Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Sinabang. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Lebih lanjut
Segera Laporkan!.. Jika anda menemukan dugaan pelanggaran "kode etik" di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya, Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Lebih lanjut
Direktori Putusan Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Negeri Sinabang. Lebih lanjut
Syarat Pengajuan Perkara Masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh informasi melalui Scan Barcode. Lebih lanjut
Jenis dan Tarif atas PNBP Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Lebih lanjut
e-Court Mahkamah Agung RI Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik Lebih lanjut
Elektronik Surat Keterangan Eraterang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Lebih lanjut
siSUPER Bantu kami Menjadi lebih baik Berikan Penilaian untuk Layanan Pengadilan Negeri Sinabang melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER) Lebih lanjut
Meja Pelayanan Informasi Masyarakat pencarai keadilan dapat memohon informasi maupun mengajukan pengaduan melalui meja pelayanan informasi dan pengaduan Lebih lanjut
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
#Pengadilan Negeri Sinabang, Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan menurut standar yang telah ditentukan dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku# #Mari Gunakan Layanan E-court Mahkamah Agung RI, Layanan E-court menghemat waktu dan biaya (informasi E-court dapat diakses di https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ dan apabila ada pertanyaan mengenai ecourt silahkan berkirim email ke alamat : ecourt.pnsinabang@gmail.com).# #Pengadilan Negeri Sinabang Melayani Pembuatan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Secara Elektronik, Ajukan Permohonan anda Melalui Situs : https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/.
---------------------------------------------------------------- SILAKAN KLIK ICON DIBAWAH INI ----------------------------------------------------------------
 
   
 

Berita

"Selamat Hari Ibu Nasional 22 Desember 2025"
Pelaksanakan Briefing Pagi kepada seluruh petugas PTSP
"KEGIATAN APEL PAGI PENGADILAN NEGERI SINABANG"
"BRIEFING PTSP PENGADILAN NEGERI SINABANG"
Lebih lanjut

Artikel

CATATAN MENYONGSONG TAHUN 2023 MAHKAMAH AGUNG: INTEGRITAS TANGGUH, KEPERCAYAAN PUBLIK TUMBUH
RASA TAKUT MENGINTERVENSI DAN MENGOKOHKAN KEMANDIRIAN HAKIM
PIMPINAN PENGADILAN SEMESTINYA ADALAH AGEN PERUBAHAN BAGI REFORMASI PERADILAN (AGENT of CHANGE for JUDICIAL REFORM)
Lebih lanjut

Agenda

Profil PN Sinabang


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas