Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Sinabang. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Lebih lanjut
Direktori Putusan Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Negeri Sinabang. Lebih lanjut
Meja Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat pencari keadilan dapat memohon informasi maupun mengajukan pengaduan melalui Meja Pelayanan Informasi dan Pengaduan. Lebih lanjut
e-Court Mahkamah Agung RI Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik Lebih lanjut
Elektronik Surat Keterangan Eraterang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Lebih lanjut
#Mari Gunakan Layanan E-court Mahkamah Agung RI, Layanan E-court menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara (informasi E-court dapat diakses di https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ dan apabila ada pertanyaan mengenai ecourt silahkan berkirim email ke alamat : ecourt.pnsinabang@gmail.com).# #Pengadilan Negeri Sinabang Melayani Pembuatan Surat Keterangan Secara Elektronik, Ajukan Permohonan anda Melalui Situs : https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/.
.

Agenda



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas