Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pengadilan Negeri Sinabang
HUT MAHKAMAH AGUNG RI KE 71
Rapat Bulanan Rutin Agustus 2016
Rapat Bulanan Pengadilan Negeri Sinabang Bulan Mei 2016
Lebih lanjut
HIMBAUAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
PERMINTAAN LAPORAN TRIWULAN 1 TA 2016 e-MONEV BAPPENAS BERDASARKAN PP No.39 Tahun 2006
HIMBAUAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PERMINTAAN SARAN DAN MASUKAN MENGENAI APLIKASI SIPP VERSI 3.1.1
Lebih lanjut
PIMPINAN PENGADILAN SEMESTINYA ADALAH AGEN PERUBAHAN BAGI REFORMASI PERADILAN (AGENT of CHANGE for JUDICIAL REFORM)
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas